AnalisiKemarin, salah satu media lokal memenuhi halaman utamanya dengan berita tentang penumpasan kaum teroris di Aceh. Dari seluruh wajah media itu hanya tersisa sekitar 20% untuk berita lain. Kisah ini kembali menguak kenangan di masa awal konflik ketika seluruh media yang terbit di Aceh atau terbitan luar Aceh yang pangsa pasarnya ke Aceh menjual salakan senjata sebagai dagangan utama.
Mungkin yang paling membedakan saat sekarang dengan dulu adalah narasumbernya. Bila dulu narasumbernya adalah kedua pihak yang bertikai. Narasumber atas sebuah insiden atau atas isu-isu hangat saat itu. Saking lakunya menu itu media sama sekali tidak mau tahu apakah lansiran para pihak bertikai benar atau salah. Bahkan ketika sebuah insiden di depan mata si wartawan yang tidak jatuh korban. Anehnya besok di media bisa muncul pernyataan dari satu pihak bahwa ada lawan yang mati atau luka dari insiden itu.
Kenapa bisa begitu mudah media atau si wartawan memuat pernyataan itu, padahal dia tahu itu hanya sebuah kebohongan? Media berlomba menjadi orang pertama mendapat berita atau pernyataan dari para pihak. Sehingga pada akhirnya para petikai memanfaatkan betul situasi ini untuk psywar dan menebarkan kebohongan demi eksistensi kelompoknya.
Pekerja media di lapangan begitu bangga karena dekat dengan narasumber. Walaupun mereka sangat tahu bahwa si narasumber adalah tukang ‘jual kecap’ alias banyak bohongnya. Hubungan simbiosis yang kemudian merusak nilai-nilai jurnalisme. Maka kemudian ketika konflik mereda dan masyarakat jenuh dengan berita itu, beberapa media ‘gulung tikar’ atau terbit senin-kamis biar didukung oleh sebuah group usaha besar.
Sekarang ini, gaya jualan media jauh lebih buruk dari masa lalu. Karena narasumbernya cuma sepihak. Maka patut dipertanyakan bila kemudian dengan narasumber sepihak atau seragam tapi semua menjadi judul di halaman utama sebuah media. Semua pihak juga tahu sebuah berita harus lah seimbang. Tidak ada alasan apapun untuk menghindari hal itu.
Dalam konteks isu teroris di Aceh, anehnya tidak satupun media berhasil mendapat keterangan dari yang tertuduh. Padahal sebagaian dari mereka telah ditangkap. Bila pihak keamanan tidak memberi akses maka sebagai wartawan patut mencurigai hal ini sebuah penghambatan atas tugas jurnalistik. Penghambatan itu juga melanggar hak-hak rakyat untuk mendapat informasi.
Yang paling mencurigakan media seperti “leumo jimat taloe idong”. Tidak ada gugatan apapun terhadap semua pernyataan dari sumber yang seragam itu. Sepertinya tidak ada upaya untuk mencari narasumber lain yang bisa menyeimbangkan berita. Seharusnya jurnalisme “ludah” harus dikesampingkan dalam konteks ini.
Sebagai contoh kenapa media tidak menanyakan identitas lengkap para tertuduh sehingga bisa ditelusuri kepada keluarganya. Atau mendapat keterangan yang seimbang dari orang-orang yang mengenal tertuduh. Menjadi aneh ketika media menyingkat nama mereka tapi saat dalam berita langsung menulis teroris tanpa embel-embel diduga atau tersangka. Saking kejamnya media langsung menulis di judul berita dengan tulisan teroris tanpa embel-embel.
Padahal kita juga tahu mereka belum meneror kita di Aceh. Kalaupun ada, toh belum ada putusan hukum apapun terhadap mereka. Jadi kenapa media sudah melakukan trial by press. Bilapun narasumber itu adalah malaikat, wartawan tidak diperkenankan menjustifikasikannya. Maka sangat aneh kemudian media mencari narasumber yang malah memperkeruh dengan pernyataan penguatan terhadap tuduhan terorisme di Aceh.
Beberapa narasumber yang sering disambangi media seperti Al Chaidar dan Mardigu malah membuat pernyataan yang lebih menyeramkan dari polisi. Seperti tudingan teroris Aceh lebih berbahaya dari teroris lain yang pernah ada di negeri ini. Begitu juga tuduhan langsung bahwa teroris Aceh bagian dari Al Qaeda. Kenapa wartawan tidak curiga bahwa mereka “cina saboh geudong” dalam menjual isu ini.
Tulisan ini tidak untuk membela kaum yang paling dibenci oleh para humanis. Tapi lebih kepada sharing pendapat agar para ‘kuli tinta’ sadar bahwa tugas mereka bukan sebagai juru bicara tapi murni tugas jurnalistik yang mempunyai kaidah yang sakral dan sangat diagung-agungkan.
Wartawan jangan memposisikan diri sebagai buruh perusahaan media. Ataukah wartawan sangat yakin bahwa hanya berita seperti itu yang memang diinginkan pembaca. Kalaupun benar, tidak seharusnya wartawan menjadi alat pasar. Alangkah indahnya bila media menjadi alat untuk mencerdaskan atau menerangkan. Pembeli koran tidak membeli bila mereka tahu media menjadi alat untuk membodoh-bodohi mereka. Atau memang kita sedang melakukan gerakan pembodohan terhadap mereka yang telah bodoh.
Dalam kontek Aceh sekarang, media seharusnya menjadi alat bagi mendatangkan kesejukan dan memperkuat perdamaian. Untuk hal ini jangan salah sangka bahwa kita harus menyembunyikan fakta. Alangkah indah sebuah fakta disampaikan tapi dengan bahasa yang lebih menyejukkan, bukan malah menambah bahan untuk menakut-nakuti pembaca. Tidak pada tempatnya lagi media menjadi bagian dari konflik itu sendiri seperti di masa lalu. Media di Aceh harus lebih cerdas membaca situasi sehingga tidak terjebak dalam jargon “leumo kap situek”.[]
Oleh Murthalamuddin
